starsunleash.com – Dalam perkembangan yang signifikan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menolak menandatangani undang-undang baru yang menetapkan hukuman lebih ketat bagi wanita yang tidak mematuhi aturan jilbab wajib. Keputusan ini menyebabkan penangguhan sementara implementasi undang-undang tersebut, di tengah reaksi keras dan kekhawatiran akan potensi protes massal.
Undang-undang “jilbab dan kesucian” yang baru, yang disetujui oleh parlemen Iran pada September 2023, bertujuan untuk menegakkan aturan berpakaian yang lebih ketat bagi wanita, termasuk hukuman lebih berat bagi mereka yang menentang aturan jilbab wajib. Undang-undang tersebut mengusulkan denda mulai dari $800 untuk pelanggaran pertama hingga $1.500 untuk pelanggaran kedua, dan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk pelanggaran ketiga. Selain itu, bisnis yang melayani wanita tanpa jilbab akan dikenakan denda atau ditutup, dan warga negara asing dapat bekerja sebagai informan untuk melaporkan pelanggaran.
Undang-undang yang diusulkan tersebut telah mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, telah mengutuk legislasi tersebut, menggambarkannya sebagai upaya untuk menanamkan sistem represi. Undang-undang ini juga memicu kemarahan publik, dengan lebih dari 300 aktivis hak asasi manusia, penulis, dan jurnalis Iran secara terbuka mengutuknya dan mendesak Presiden Pezeshkian untuk memenuhi janji kampanyenya.
Kematian Mahsa Amini pada tahun 2022, setelah ditahan oleh polisi moral karena diduga tidak memakai jilbab dengan benar, telah memicu protes massal dan penentangan luas terhadap aturan jilbab yang ada. Banyak wanita Iran sejak itu muncul di tempat umum tanpa jilbab, meskipun menghadapi ancaman penangkapan atau pelecehan.
Presiden Pezeshkian, yang terpilih dengan platform reformis, telah menjadi kritikus vokal dari aturan jilbab wajib. Selama kampanye presidennya, ia berjanji untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi wanita Iran, sikap yang mendapat dukungan banyak orang, terutama generasi muda yang frustrasi dengan kontrol ketat pemerintah.
Menanggapi undang-undang baru tersebut, Pezeshkian menggambarkannya sebagai “tidak jelas dan memerlukan reformasi.” Ia menyatakan kekhawatiran tentang potensi dampak sosial dari implementasi undang-undang tersebut dan menyerukan diskusi lebih lanjut serta amandemen untuk mengatasi ketidakjelasan dalam legislasi.
Karena reaksi keras dan penolakan presiden untuk menandatangani undang-undang tersebut, implementasi undang-undang jilbab baru telah ditangguhkan sementara. Dewan Keamanan Nasional telah menghentikan proses tersebut, dengan alasan perlunya diskusi lebih lanjut dan amandemen untuk mengatasi ketidakjelasan dalam legislasi.
Keputusan ini mencerminkan kemenangan signifikan bagi kubu reformis dan publik yang lebih luas yang telah menganjurkan kebebasan pribadi yang lebih besar. Namun, masa depan undang-undang tersebut tetap tidak pasti, karena faksi garis keras yang dekat dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei terus menekan untuk penerapannya.
Penolakan Presiden Pezeshkian untuk menandatangani undang-undang jilbab baru dan penangguhan sementara implementasinya menandai momen penting dalam perjuangan berkelanjutan Iran untuk kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Keputusan ini mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya yang kompleks di negara tersebut, dan hasilnya akan memiliki implikasi signifikan bagi agenda reformis Iran dan gerakan yang lebih luas untuk hak-hak perempuan.
