STARUNLEASH – Indonesia dan Palestina menjalin hubungan yang kuat dan historis, terutama dalam hal dukungan politik dan diplomasi. Namun, soal pengiriman pasukan militer, Indonesia terkendala oleh berbagai aspek hukum internasional, kebijakan politik, dan pertimbangan militer. Artikel ini akan membahas alasan mengapa Indonesia, meskipun secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina, tidak dapat mengirimkan pasukan militer untuk memberikan dukungan langsung di wilayah tersebut.
1. Ketentuan Hukum Internasional dan Piagam PBB
Sebagai negara yang mematuhi hukum internasional dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB. Piagam tersebut dengan jelas membatasi penggunaan kekuasaan militer terhadap kedaulatan suatu negara tanpa persetujuan yang sah dari PBB atau tanpa permintaan langsung dari negara yang bersangkutan.
2. Ketiadaan Mandat dari PBB
Intervensi militer ke wilayah negara lain memerlukan mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini, belum ada mandat yang diberikan kepada negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengerahkan pasukan militer ke Palestina. Tanpa mandat ini, setiap tindakan militer akan dianggap melawan hukum internasional.
3. Prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Indonesia konsisten dengan prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negerinya dan selalu mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalan damai, dialog, dan diplomasi. Mengirim pasukan militer dapat ditafsirkan sebagai intervensi dalam urusan domestik negara lain, yang berpotensi merusak citra Indonesia sebagai pendukung perdamaian dan kestabilan.
4. Dampak terhadap Hubungan Bilateral
Indonesia mempertahankan hubungan diplomatik yang luas dengan berbagai negara. Langkah mengirim pasukan ke Palestina dapat mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara lain, termasuk Israel dan sekutunya, yang dapat berdampak pada aspek ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia.
5. Kendala Logistik dan Militer
Mobilisasi pasukan militer ke luar negeri memerlukan perencanaan logistik yang matang dan sumber daya yang cukup. Dengan kapasitas militer dan anggaran pertahanan yang terbatas, Indonesia mungkin akan menemui kesulitan dalam melakukan operasi militer di wilayah yang jauh dan terdampak konflik berkepanjangan seperti Palestina.
6. Risiko dan Konsekuensi
Pengiriman pasukan tidak lepas dari risiko tinggi, yang tidak hanya berpengaruh pada keselamatan pasukan tetapi juga dapat membahayakan warga negara Indonesia di manapun mereka berada. Risiko aksi balasan juga menjadi pertimbangan penting yang dapat mengganggu kepentingan Indonesia di tingkat internasional.
7. Dedikasi pada Penyelesaian Damai
Indonesia secara konstan mendukung penyelesaian damai untuk konflik antara Palestina dan Israel, termasuk solusi dua negara yang telah diakui secara global. Pengiriman pasukan militer bisa dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan dedikasi ini dan dapat mengurangi peran Indonesia sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian konflik.
Meskipun berkomitmen pada dukungan terhadap Palestina, Indonesia memilih untuk tidak mengirim pasukan militer karena alasan-alasan di atas. Negara ini lebih memilih untuk memberikan dukungan melalui mekanisme diplomasi dan bantuan kemanusiaan, yang selaras dengan prinsip-prinsip internasional, serta kebijakan luar negeri yang dianut oleh Indonesia.