starsunleash.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Penetapan ini merupakan bagian dari penyelidikan lanjutan kasus yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Kasus ini bermula dari dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Harun Masiku, yang merupakan calon legislatif dari PDI Perjuangan, diduga memberikan suap agar dapat menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum pelantikan.
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka didasarkan pada beberapa bukti dan keterlibatan langsungnya dalam kasus ini. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku dan beberapa pihak lain, termasuk Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah, diduga memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan untuk mempengaruhi keputusan KPU.
KPK menyebutkan lima dasar dalam penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, yaitu:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Laporan Pengembangan Penyidikan: LPP-24/DIK.02.01/22/12/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka menimbulkan berbagai reaksi di kalangan publik dan politik. Beberapa pihak menyoroti kemungkinan adanya politisasi dalam penetapan tersangka ini, sementara yang lain mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi. Ketua KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka ini murni berdasarkan bukti dan tidak ada unsur politisasi.
Setelah penetapan tersangka, KPK akan melanjutkan proses penyidikan dan persidangan. Hasto Kristiyanto diharapkan dapat segera diperiksa dan dihadirkan di pengadilan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan yang dikenakan kepadanya. Proses ini akan menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan integritas dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan tokoh politik.
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, terlepas dari berbagai spekulasi dan reaksi yang muncul. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas tentang pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
