Koalisi Sipil Kritik Rencana TNI AD
STARSUNLEASH.COM – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang akan merekrut 24.000 tamtama. Langkah ini dinilai melenceng dari alternatif judi trisula88 semangat reformasi yang selama ini ingin membentuk TNI profesional dan tidak lagi terlibat dalam urusan sipil.
Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi mengatakan, “Langkah ini jelas bertentangan dengan semangat Reformasi TNI. TNI seharusnya fokus menjaga pertahanan negara, bukan malah terlibat dalam pekerjaan sipil seperti pertanian atau pelayanan kesehatan.”
TNI Dinilai Keluar dari Tugas Utamanya
Koalisi menilai, TNI justru semakin jauh dari tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Mereka mengingatkan bahwa prajurit TNI direkrut, dilatih, dan dipersiapkan untuk menghadapi situasi perang, bukan untuk membantu urusan non-militer.
“Kalau TNI mulai mengurusi pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pelayanan kesehatan, maka siapa yang akan fokus menghadapi ancaman militer yang nyata?” ujar Ardi.
Koalisi juga menyoroti bahwa kondisi geopolitik global saat ini sedang tidak menentu. Situasi ini seharusnya mendorong TNI untuk memperkuat kemampuan tempurnya, bukan menyebar personel untuk tugas-tugas sipil.
Batalyon Non-Tempur Dinilai Langgar Konstitusi
Koalisi menyebut, pembentukan batalyon non-tempur merupakan bentuk kemunduran dari semangat reformasi pasca-1998. Menurut mereka, UUD 1945 dan UU TNI secara tegas membatasi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Keterlibatan seperti itu hanya dibolehkan dalam kondisi darurat dan harus melalui persetujuan politik negara.
“Konstitusi jelas tidak memberi wewenang kepada TNI untuk mengurus bidang seperti pertanian atau pelayanan masyarakat. Jika dibiarkan, ini bisa melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi,” kata Ardi.
Desakan Evaluasi ke Presiden dan DPR
Koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk segera turun tangan mengevaluasi kebijakan ini. Mereka khawatir, jika rencana ini berjalan tanpa pengawasan, maka akan merusak jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara.
“Presiden dan DPR harus ambil sikap. Ini bukan hanya soal jumlah tamtama yang direkrut, tapi juga menyangkut arah pembangunan militer kita ke depan,” tambah Ardi.
Penjelasan TNI Soal Rencana Rekrutmen
Di sisi lain, TNI AD melalui Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa rencana ini muncul sebagai bagian dari penyusunan struktur organisasi baru. TNI AD ingin membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang akan tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Menurut Wahyu, setiap batalyon akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan dibekali kompi-kompi yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat. “Fokusnya bukan tempur, tapi mendukung ketahanan pangan dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Tantangan Masa Depan: Profesional atau Serbabisa?
Niat untuk membantu pembangunan memang terkesan mulia. Namun, Koalisi Sipil menekankan pentingnya memisahkan peran militer dan sipil secara tegas. Jika semua tugas masyarakat diserahkan ke TNI, maka institusi sipil akan kehilangan perannya dan militer berisiko terlalu dominan dalam kehidupan sehari-hari.
